JIKA LINIMASA MESTI BERSIH DARI SAMPAH. BERSIHKAN PULA SAMPAH DI KPU. Kalau rakyat dilapor oleh KPU ke POLISI karena mengirim berita hoax ke  media sosial, siapa yang melapor KPU ke POLISI karena menginput banyak data yang salah (hoax) ke situs resmi KPU? “Banyak sampah di laman media sosial...tapi gak boleh banyak sampah di KPU dong..” Itulah bahayanya jika “kerakyatan tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”.  Lalu pemimpin menganggap rakyat sebagai gangguan dan kebebasan yang telah kita peroleh secara susah payah dianggap sebagai ancaman. Pejabat harus sesuaikan diri dengan demokrasi kita. Kalau Polisi menyisir laman media sosial mencari penyebar hoax yg dilapor KPU, apa hukuman bagi KPU kalau ternyata itu benar? Apa kompensasinya buat penyebar konten itu, dan apa hukumannya buat KPU? Kenapa kalau KPU salah hukum gak berlaku? Kenapa kalau rakyat salah dihukum? Jika hukum bekerja atas permintaan penguasa atau otoritas negara untuk mentarget rakyat jelata, maka huk

UNGKAP KECURANGAN ADALAH CARA KITA MEMBANTU STASIUN TV, KPU dan BAWASLU  Saya menerima gambar, video dan file kecurangan yang cukup massif, modusnya ada 2: a. Kecurangan manual pra TPS, di TPS dan pasca TPS. b. Kecurangan digital sungguh luas, mulai dari cyberwar, sampai pembajakan. Bawaslu dan KPU jangan diam. Kita harus serius dan bersatu. Niat kita, membantu penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu yang pertama dalam sejarah menyenggarakan pemilu  semasif ini. Mereka harus bicara lebih banyak dari temuan masyarakat dan mereka harus hadir di seluruh tempat yang ditemukan kejanggalan dan kecurangan. Ongkos penyelenggaraan pemilu ini besar sekali. Saya percaya KPU, Bawaslu dan DKPP dapat menyewa admin dan personel yang bekerja 24 jam dengan shift, sehingga seluruh dinamika masyarakat melalui media massa dan media sosial bisa ditanggapi. Lakukanlah sekarang! Saya berharap media massa khususnya TV yang ditonton oleh masyarakat paling banyak. Jangan sibuk