Fenomena Tabung Gas memang membuat banyak kalangan masyarakat bingung, seakan gunung es di tengah samudera. Sikap yang diambilpun sangat bervariatif, ada yang menolak mentah-mentah, ada yang menyambut baik bak mimpi mendapatkan durian runtuh. Maka, untuk menjawab silahkan simak beberapa pertanyaan umum seputar tabung gas. Pertanyaan Seputar Tabung Gas : Apa itu LPG ? Bagaimanakan Jalur Distribusi Elpiji 3 kg? Bagaimana Sarana dan Fasilitas Distribusi Elpiji 3 kg? Apa yang dimaksud dengan konversi MITAN ke LPG? Apakah maksud dan tujuan Konversi MITAN ke LPG ? Siapa yang ditunjuk pemerintah dalam pelaksanaan Program Konversi MITAN ke LPG? Siapa sajakah yang menjadi sasaran konversi? Bagaimana perhitungan keuntungan Pemerintah dan Bagaimana Keuntungan Konsumen secara ekonomis pada konversi MITAN ke Elpji 3 kg? Dalam Sosialisasi Apa Tag line yang secara konsisten di usung dalam rangka Konversi MITAN ke LPG? Bagaimana Proses Penukaran Kompor dan regulator yang rusak? Apakah

MENGAPA LPG MELEDAK Peristiwa ini telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan di kalangan masyarakat, khususnya pengguna LPG. Apakah LPG aman digunakan. Mengapa ledakan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab?Untuk menjawab ini kita harus melihat kemasa-masa awal penggunaan LPG di Indonesia di awal tahun 60an. Semula LPG dimaksudkan untuk kalangan menengah ke atas atau masyarakat gedongan yang tidak mau berkotor-kotor memakai kompor minyak tanah. Harga LPG termasuk perlengkapannya seperti kompor masih tergolong mahal dan hanya mampu dibeli oleh masyarakat berkemampuan tinggi. Oleh karena itu segmen pengguna LPG dibidik masyarakat mampu yang tidak memikirkan harga. Kampanye LPG pun dikaitkan dengan bahan bakar bersih, efisien, memiliki nilai kalor lebih dan elit. Namun sejalan dengan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, maka format pengguna LPG berubah total seratus delapan puluh derajat. LPG tidak lagi dikaitkan dengan status sosial tetapi menjadi bahan bakar semua kala

MENGADILI PIKIRAN BUKAN WILAYAH NEGARA Yang kita cemaskan adalah negara menjadi juru tafsir atas wilayah privat. Negara merampas kebebasan berpendapat atas nama penegakan hukum. Di sini kita wajib merasa khawatir, karena negara direpresentasikan oleh pemerintah yang berpihak/ partisan. Ia bergerak melalui yudikatif yang tidak sepenuhnya mandiri. Kenapa ini terjadi, karena negara tidak siap berdialog secara demokratis dan dewasa. Negara mempersonalisasi kritik. Memang tidak secara langsung. Tapi ia menunggu tokoh2 oposan salah ucap. Karenanya UU ITE berpotensi dan terbukti dijadikan senjata membungkam mereka yang berbeda dengan pemerintah. Negara-negara demokrasi tidak memasukkan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana. Amerika Serikat merumuskan defamation sebagai bagian dari Tort Law (Hukum Perdata). Meskipun terdapat beberapa negara bagian yang mencantumkan sanksi pidana, namun pada praktiknya tidak digunakan. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum ters

HUKUM YANG SEDANG JADI HAMBA KEKUASAAN  Kepada kalian yth.  Ini surat untuk kalian, tapi aku tidak tau siapa persisnya kalian. Kalian seperti antara ada dan tiada, sulit dijelaskan. Maka mungkin ini bukan surat, atau surat tanpa alamat tujuan atau mungkin juga hanya sebuah catatan ringan tentang  Negara Hukum kita. Aku menulis untuk mengingatkan kalian yang sedang mabuk. Mungkin, kalian sudah terlalu lama menganggap bahwa hukum adalah alat dari kepentingan politik dan kekuasaan sehingga mulai gelap mata. Semua tak ada beda. Semua suka-suka.  Pagi ini, aku datang menemui sahabat, Ahmad Dhani yang telah diadili dan dibui, dalam waktu singkat dengan pasal UU yang sedang ramai menjerat pesohor dan politisi. Tapi berbeda dengan orang lain, beliau langsung ditahan. Dan tanpa hak menolak. Delik kepada Ahmad Dhani memang tidak ada objek-nya. Tapi pasal yang dikenakan padanya adalah pasal penghinaan dan ujaran kebencian. Entah siapa yang dihina dan siapa yang ia benci tidak