KESTABILAN POLITIK

Kestabilan Politik

Tidak kurang dari 25 buah kabinet politik yang memerintah di indonesia selama indonesia merdeka. Dari jumlah tersebut hanya 7 kabinet yang berhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan. Lalu terdapat 12 kabinet yang berumur antara 6 sampai 11 bulan. Dan 6 buah kabinet yang hanya bisa bertahan diantara 1 sampai 4 bulan. Demikian salah satu gambaran dari ketidakstabilan politik indonesia, yakni dilihat dari kesempatan yang tersedia bagi setiap pemerintah (kabinet) umtuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Orang akan cepat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa ketidakstabian politik yang dialami oleh indonesia memperkecil keleluasaan bagi negara ini untuk mengadakan perbaikan-perbaikan ekonomi, sosial dan poitik. Oleh karena itu adalah logis program politik Orde Baru pada awal kekuasaannya untuk menegakkan kestabilan politik untuk memberi landasan kepada pembangunan.

Kalau ketidakstabilan terdahulu bersumber dari kelemahan elit untuk bekerja sama satusama lain, maka terakhir ini bersumber dari belum melembaganya struktur dan prosedur politik yang mampu memberi tempat bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam proses politik.

Secara teoritis, stabilitas politik banyak ditentukan oleh 3 variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan perlembagaan baik struktur mupun proses politik, dan partisipasi politik.

Dalam hubungan antara perkembangan ekonomi dengan demokrasi, negarawan dan penelitian politik Barat menyimpulkan bahwa masalah politik yang penting bersumber dari perkembangan industri yang cepat. Dengan perkembangan industri tersebut memperbesar jumlah buruh tidak ahli dari desa, tapi tidak mampu menjadi ahli sesuai kecepatan perkembangan industri. Akibatnya, pengangguran menjadi masalah politik yang harus segera diselesaikan.

Bagi Indonesia yang banyak penduduknya hidup dalam sektor pertanian, ada usaha untuk meningkatkan hasil pertanian guna mendampingi perkembangan industri, dengan harapan agar sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja. Namun, ada persoalan pokok untuk menyeimbangkan antar daya serap tenaga kerja semua sektor ekonomi dengan persediaan tenaga kerja di masyarakat. Kecenderungan ini menyebabkan tumbuhnya potensi radikal petani pedesaan dan kalangan bawah masyarakat kota, karena ketidakpuasan serta perasaan tidak aman tentang kehidupan yang baik.

Masyarakat tersebut lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan.  Sebagai bukti terlihat dari dengan mudahnya PKI menggerakkan massa petani untuk melakukan aksi sepihak pada awal tahun 1960-an, karena ketidakpuasan di kalangan petani menyebabkan mereka lebih mudah tertarik pada taktik perjuangan PKI.

Di samping semua itu, pada situasi di mana perkembangan ekonomi yang tidak diimbangi partisipasi masyarakat secara politik, sulit juga diharapkan terpeliharanya kestabilan politik. Kestabilan politik dalam suasana partisipasi politik yang tinggi sekiranya diimbangi perkembangan pelembagaan politik. Maksudnya, masyarakat ingin ikut ambil bagian dalam proses politik melalui lembaga-lembaga politik sesuai kekuatan politik di masyarakat. Partisipasi yang tidak tersalurkan akan goncangan-goncangan terhadap kestabilan politik.

Tanpa menghubungkan dengan pembangunan, kestabilan politik dapat juga dipelihara dengan mempertahankan tingkat pelembagaan politik yang rendah; asal diimbangi partisipasi politik yang rendah pula. Dalam penelaahan mengenai kestabilan politik Indonesia sejak merdeka, dapat dibedakan antara kestabilan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Kestabilan politik jangka pendek lebih banyak ditentukan oleh kewibawaan pemerintah. Silih bergantinya pemerintahan masa Demorasi Konstitusional dalam waktu singkat sehinggakesempatan untuk melaksanakan programnya sulit menurunkan kepercayaan masyarakat. Penurunan kepercayaan tersebut mempengaruhi kestabilan politik. Selain itu, kepercayaan massa terhadap kepemimpinan kharismatik Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin banyak juga berpengaruh terhadap kestabilan politik jangka pendek. Semakin lamanya Soekarno memerintah didorong juga masalah-masalah nasional yang tak terselesaikan, maka sentakan ketidakstabilan politik makin dirasakan.

Dengan demikian, dalam jangka pendek ketidakstabilan politik di Indonesia lebih banyak tergantung pada faktor seni dan keahlian berpolitik dan memerintah. Kewibawaan pemerintah, kemampuan berkompromi, dan kemampuan memimpin birokrasi tampaknya lebih berperan bagi stabilitas dalam jarak 1 atau 2 masa pemilu.

Stabilitas politik jangka panjang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu perkembangan ekonomi, pelembagaan struktur dan proses politik, dan partisipasi politik. Dalam pergantian sistem politik Demokrasi Konstitusional ke Demokrasi terpimpin pelembagaan politik lemah. Lalutercetus ketidakpuasaan terhadap Demokrasi Terpimpin karena kemerosotan ekonomi danmakin banyak kekuatan politik yang tidak memperoleh peran. Beberapa fenomena tersebut terjadi dalam waktu yang singkat, namun dampaknya berlaku sampai beberapa tahun berikutnya dalam perkembangan politik di negeri ini. Baca juga Pengertian-federalisme

Related Posts